ICW Ungkap Cara Tekan Biaya Politik Mahal, Dorong Kampanye Berbasis Pertemuan
Lebih lanjut, Seira menyebut pengurangan penggunaan APK melalui berbagai metode alternatif tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas DPR RI.
Ia mengatakan, ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO) yang tergabung dalam Koalisi Pemilu juga telah menyusun draf revisi UU Pemilu versi masyarakat sipil.
“Kami di ICW bersama dengan CSO lain di Koalisi Pemilu itu sudah membuat bahkan draf revisi Undang-Undang Pemilu versi masyarakat sipil dan beberapa perubahannya selain yang tadi untuk bisa mengurangi soal APK, metode APK yang dipergunakan dialihfungsikan, dialternatifkan dengan metode lain berbasis pertemuan,” ujar Seira.
Selain itu, untuk menekan biaya politik, Seira juga mendorong adanya audit serta pembatasan pengeluaran kampanye. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengatur pembatasan pengeluaran kampanye.
Ia menjelaskan, pembatasan tersebut baru diatur dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, batas pengeluaran yang ada dinilai masih cukup besar sehingga calon kepala daerah masih berpotensi mengeluarkan biaya kampanye hingga puluhan miliar rupiah.
“Di pemilihan legislatif dan di pemilihan presiden kita bahkan belum punya pembatasan itu. Jadi kami juga mendorong agar pengeluaran kampanye di Pileg dan Pilpres juga bisa dibatasi,” pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
