Soroti Pelayanan Publik, Kemenkum Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional
JAKARTA – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk membangun sistem data korporasi nasional yang terintegrasi. Hal itu dibahas dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Penguatan integrasi data dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pasalnya, informasi mengenai badan hukum dan badan usaha telah menjadi kebutuhan berbagai sektor, mulai dari perpajakan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan hingga pencegahan korupsi.
Namun, perbedaan informasi antarlembaga dan belum optimalnya sinkronisasi data masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan keandalan pengelolaan data korporasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing nasional. Ia menilai, iklim investasi yang sehat sulit diwujudkan apabila informasi mengenai subjek hukum belum dikelola secara optimal.
"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," kata Yusril dalam keterangannya.
Ia menekankan, integrasi harus mengedepankan interoperabilitas antarsistem tanpa harus memusatkan seluruh data pada satu instansi. Setiap lembaga tetap memiliki kewenangan atas data yang dikelolanya, sedangkan pertukaran informasi dilakukan melalui standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.
