Soroti Pelayanan Publik, Kemenkum Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional
Data tersebut digunakan untuk menunjang berbagai layanan strategis, di antaranya administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan melalui sistem OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta upaya pencegahan korupsi oleh KPK.
Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, Ditjen AHU mengembangkan tata kelola integrasi data berbasis API Management. Sistem ini dirancang agar pertukaran informasi antarlembaga berlangsung lebih terstandar, aman, dan terpantau. Pengembangannya mencakup standardisasi teknis layanan API, pengaturan hak akses dan keamanan, serta pemantauan transaksi secara real-time guna menjaga keandalan dan ketersediaan layanan.
"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," ujarnya.
Forum tersebut juga menghadirkan tokoh nasional, akademisi, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan BUMN untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan data korporasi. Sejumlah instansi turut memaparkan praktik baik, antara lain Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, KPK melalui Stranas PK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, LKPP, PPATK, serta PT Pertamina (Persero). Pembahasan mencakup pemanfaatan data untuk perpajakan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, transparansi informasi pemilik manfaat, pencegahan tindak pidana pencucian uang, hingga transformasi digital pengelolaan vendor.
Penguatan integrasi data korporasi sekaligus mendukung kebijakan Satu Data Indonesia yang mengutamakan keseragaman standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas informasi. Ditjen AHU berharap forum nasional ini menghasilkan kesamaan pemahaman serta tindak lanjut nyata di antara kementerian dan lembaga. Dengan sistem data yang semakin terhubung, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta kemudahan berusaha bagi masyarakat dan dunia usaha. Langkah ini juga diharapkan menjadi fondasi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing investasi Indonesia.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
