Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, penguatan data korporasi sebagai agenda strategis yang memerlukan komitmen bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Data administrasi hukum Ditjen AHU selama ini telah dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, dan pengawasan.
Lewat integrasi, masyarakat maupun pelaku usaha diharapkan tidak lagi harus berulang kali menyerahkan informasi yang sama, dan pemerintah dapat memberikan layanan berdasarkan data yang konsisten dan memiliki kepastian hukum. Sebagai langkah konkret, sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani Komitmen Bersama Penguatan Data Korporasi Terintegrasi.
Kesepakatan tersebut meliputi dukungan pertukaran data yang akurat dan mutakhir, penerapan mekanisme berbagi informasi secara aman sesuai peraturan perundang-undangan, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi secara berkelanjutan. Supratman menambahkan, agar kesepakatan itu tidak sebatas menjadi dokumen formal, melainkan diwujudkan melalui pelaksanaan di masing-masing instansi.
"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," kata Supratman.
Sementara itu, Direktur Jenderal AHU, Widodo, menyampaikan perkembangan pemanfaatan dan kerja sama integrasi data yang telah dilakukan Ditjen AHU. Hingga Oktober 2026, pihaknya telah menjalin kerja sama sekaligus mengintegrasikan data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN. Sementara itu, 14 kementerian/lembaga lainnya masih menyelesaikan proses Perjanjian Kerja Sama (PKS). Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya kebutuhan instansi pemerintah terhadap informasi administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU.
Dari sisi pemanfaatan, jumlah transaksi pemanggilan data Ditjen AHU selama 2023 hingga Oktober 2026 mencapai 51.120.480 transaksi. Rinciannya, sebanyak 7.806.839 transaksi pada 2023, kemudian 5.323.945 transaksi pada 2024, meningkat menjadi 17.216.166 transaksi pada 2025, serta mencapai 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.