Sementara itu, berdasarkan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, usulan hak menyatakan pendapat disampaikan oleh para pengusul kepada pimpinan DPR RI.
Saan juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang MD3, usulan tersebut harus disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan hak menyatakan pendapat, termasuk hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR," pungkas Saan.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.