Komunikasi Presiden kata dia, dapat memuat informasi strategis mengenai pertahanan, diplomasi, keamanan, kebijakan ekonomi, dan arah penyelenggaraan pemerintahan.
“Jika informasi tersebut diakses secara ilegal, dampaknya bisa melampaui kepentingan politik domestik," ujarnya.
Arwani juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
"Karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan penyadapan harus diuji berdasarkan hukum, termasuk legalitas kewenangan, tujuan, prosedur, dan pertanggungjawabannya,"jelasnya.
Arwani mengatakan, apabila penyelidikan menemukan adanya keterlibatan jaringan yang terorganisasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang secara nyata ditujukan untuk menghalangi dan menggagalkan penyelenggaraan pemerintahan yang sah, maka aparat penegak hukum harus menguji kemungkinan adanya tindak pidana yang relevan berdasarkan unsur-unsur hukum yang berlaku.
"Persoalan ini harus diletakkan dalam kerangka menjaga negara, bukan melindungi kepentingan kelompok tertentu. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa," tegasnya.
Sebagai bagian dari keluarga besar Resimen Mahasiswa Indonesia yang memiliki komitmen terhadap bela negara, Arwani menegaskan bahwa semangat kebangsaan harus diwujudkan melalui kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan prinsip negara hukum.
"Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, bahkan berbeda kepentingan, tetapi ketika menyangkut kedaulatan, keamanan, dan kehormatan negara, seluruh elemen bangsa harus memiliki sikap yang sama: menjaga Indonesia dan memastikan konstitusi tetap tegak," tutupnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.