Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete Terkait Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 November 2026 |09:59 WIB
Bareskrim Geledah Rumah di Cipete Terkait Dugaan Makar Listyo Sigit Cs
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa 17 November 2026 malam. Operasi penindakan itu terkait kasus dugaan makar yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

"Untuk perkembangan tindak pidana terhadap Kamneg – Makar," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (18/11/2026).

Susatyo belum dapat memaparkan lebih jauh mengenai kegiatan penggeledahan tersebut. Ia mengatakan penjelasan secara lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers.

"Kan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa 10 November 2026. Kemudian, menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa 17 November.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga juga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement