Ia menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan. Karena itu, kebijakan penempatan petugas tidak cukup hanya didasarkan pada semangat toleransi, tetapi juga harus mempertimbangkan sensitivitas umat Islam serta karakteristik pelaksanaan ibadah haji.
Syahrul menegaskan, pandangannya bukan berarti menolak keterlibatan tenaga kerja non-Muslim dalam seluruh aspek pelayanan haji. Menurutnya, tenaga profesional non-Muslim tetap dapat dilibatkan dalam pekerjaan teknis dan administratif sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
"Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.