JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan salah satu pembahasan dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berkaitan dengan usulannya untuk merevisi undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Sjafrie mengungkapkan alasannya menemui Wakil Ketua DPR Dasco. Dia mengusulkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
“Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dia juga eminta pandangan terkait perbaikan atas Undang-Undang Pertahanan Negara. Sjafrie menyebut, sudah 28 tahun, undang-undang ini belum pernah dilakukan penyempurnaan. Padahal, kata dia, Undang-Undang TNI sendiri sudah dilakukan revisi.
Sjafrie menjelaskan, terdapat sejumlah perkembangan di bidang pertahanan yang belum diatur dalam UU Pertahanan saat ini. Karena itu, ia datang menemui Dasco untuk menyampaikan rencana penyempurnaan regulasi tersebut.
“Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002,”ujarnya.
“Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” lanjutnya.
Setelah bertemu Dasco, Sjafrie juga berkonsultasi dengan Utut Adianto selaku Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas langkah awal penyusunan revisi UU Pertahanan Negara.
Sjafrie mengatakan, pemerintah dan Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas materi revisi undang-undang tersebut. Ia menargetkan formulasi revisi dapat disiapkan pada akhir tahun ini sehingga proses revisi bisa dilakukan pada 2027.