Menurutnya, Wapres ideal adalah sosok yang paham relasi pusat-daerah, paham fiskal pusat dan daerah, paham ketimpangan pembangunan antar-daerah, dan mampu mengeksekusi kebijakan konkret sampai ke akar rumput.
"DPD punya peran strategis dalam pembangunan bangsa ini. Jembatan pusat dan daerah. DPD paham apa yang menjadi kebutuhan daerah-daerah. Soal fiskal pusat dan daerah. Pembangunan seragam seluruh daerah karena DPD paham soal itu. Tidak ada ketimpangan. Bisa ada kebijakan konkret yang dieksekusi Wapres dari DPD," ungkapya.
Selama ini, kata Haji Uma, yang secara terlembaga menjembatani program pusat agar sampai ke daerah adalah DPD RI.
"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu," katanya.
"Program pusat tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengawal di daerah. Dan yang paling paham anatomi daerah adalah DPD,"lanjutnya.
Haji Uma menyebut, ada empat pimpinan DPD RI periode ini yang layak masuk pertimbangan Presiden mulai Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai dan GKR Hemas.
Keempatnya, kata Haji Uma, memiliki pengalaman di pemerintahan dan parlemen, serta diterima semua kelompok.
Namun soal siapa nama yang akhirnya dipilih, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon, dan MPR memilih salah satunya untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
"Karena Wapres dari DPD tidak partisan. Dia tidak akan membangun kekuatan politik sendiri untuk Pilpres 2029. Dia tegak lurus dengan Asta Cita Presiden," ujar Haji Uma.
Dia melanjutkan, Kelompok DPD di MPR RI beranggotakan 152 senator turut memiliki hak suara dalam pemilihan Wakil Presiden. "Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.