2. "Myanmar Tidak Takut Penyelidikan Internasional"
Suu Kyi menyatakan bahwa ia menyadari perhatian dunia terhadap Myanmar. Namun ia juga mengklaim tidak takut dengan penyelidikan menyeluruh dari kalangan internasional.
"Jika Anda tertarik bergabung dengan usaha kami, tolong kabari kami. Kami bisa mengatur kunjungan Anda ke berbagai kawasan ini dan bertanya (kepada mereka yang masih tinggal di sana) mengapa mereka tidak pergi, mengapa mereka memilih untuk tinggal di desa," klaim Suu Kyi.
Meski pidato ini mungkin mengubah kebijakan soal Rakhine, nyatanya akses ke kawasan tersebut amat dibatasi untuk media, kelompok HAM, bahkan diplomat. Awal bulan ini, pemerintah Myanmar mengelola kunjungan ke Rakhine, tetapi izin agar jurnalis dapat mengunjungi area tersebut secara mandiri serta mewawancarai penduduk di sana tanpa campur tangan pemerintah masih amat mustahil.
BACA JUGA: Meski Kecam Pelanggaran HAM atas Rohingya, Amnesti Internasional Ragukan Ketulusan Aung San Suu Kyi
Amnesti Internasional menyebut, pemerintah Myanmar telah menolak akses bagi para petugas pemberi bantuan kemanusiaan. Sementara pada Januari, pelapor khusus PBB dalam isu HAM, Yanghee Lee, dilarang mengunjungi beberapa bagian Rakhine dengan alasan keamanan.
Organisasi kemanusiaan, Dokter Tanpa Batas, memberikan pelayanan kesehatan bagi para penduduk desa yang terlantar di Rakhine. Tetapi staf internasional tidak mendapatkan izin bepergian untuk mengunjungi fasilitas kesehatan di sana sejak Agustus, sedangkan staf lokal terlalu takut untuk bekerja karena tuduhan pemerintah Myanmar bahwa mereka bekerja sama dengan militan.
Pada Desember, Kofi Annan juga mengkritik sangkalan pemerintah Myanmar soal akses ke Rakhine bagi kelompok-kelompok pemberi bantuan dan LSM lainnya.