MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
NAYPYIDYAW - Sekian lama bergeming dalam keheningan, Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tampil di hadapan para diplomat dan pejabat Myanmar di Naypyidyaw, Selasa 19 September. Suu Kyi menyampaikan pidato tentang krisis yang terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebabkan sedikitnya 400 ribu etnis minoritas Rohingya harus mengungsi ke Bangladesh.
Dalam pidato berbahasa Inggris yang disampaikan selama 30 menit, untuk pertama kalinya Suu Kyi memaparkan situasi di kawasan utara Rakhine. Suu Kyi juga menanggapi kritik internasional terhadap dirinya dan pemerintahannya.
Suu Kyi mengaku prihatin melihat kondisi di Rakhine State. Bahkan ia juga mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negara bagian tersebut.
“Kami juga prihatin. Kami ingin mencari tahu seperti apa masalah sesungguhnya. Ada tuduhan dan kontra-tuduhan. Kami harus mendengar semuanya. Kami harus meyakinkan bahwa tuduhan itu berdasarkan bukti yang solid sebelum mengambil aksi,” ujar perempuan berusia 72 tahun itu, seperti dikutip Guardian.
BACA JUGA: Angkat Bicara Soal Rohingya, Suu Kyi: Kami Juga Prihatin
Tidak hanya itu, Suu Kyi juga menekankan pentingnya tidak memandang krisis ini sebagai isu agama. “Kami tidak ingin Myanmar menjadi negara yang terbelah akibat keyakinan atau perbedaan etnis. Kita semua memiliki hak atas beragam identitas kita,” tegasnya, dilansir dari AFP.
Meski demikian, poin-poin isi pidato Suu Kyi masih diragukan kebenarannya. Bahkan beberapa tampak kontradiktif dengan fakta-fakta yang dilaporkan oleh komisi khusus dan dikompilasi oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan.
Berikut poin pidato Suu Kyi dan ulasannya, seperti dilansir CNN, Rabu (20/9/2017).
1. "Kami Ingin Tahu Mengapa Terjadi Eksodus"
Dalam pidatonya, Suu Kyi menyatakan bahwa ia ingin mencari tahu penyebab terjadinya eksodus para etnis Rohingya ke negeri tetangga.
"Kami ingin mengetahui mengapa terjadi eksodus. Kami ingin bicara dengan mereka yang melarikan diri dan mereka yang tetap tinggal. Saya kira hanya sedikit yang tahu bahwa sebagian besar warga Muslim di Rakhine tidak ikut melarikan diri. Mereka masih ada di sana dan kami ingin tahu mengapa. Kami ingin mengetahui sumber masalah dari daerah-daerah yang bermasalah, dan juga mencari tahu mengapa ada daerah-daerah yang tidak bermasalah," ujar Suu Kyi.
BACA JUGA: Tak Cuma Prihatin, Suu Kyi: Kami Kutuk Keras Pelanggaran HAM terhadap Rohingya
Aung San Suu Kyi saat menyampaikan pidato terkait Rohingya di Naypyidyaw, Myanmar, Selasa 19 September 2017. (Foto: Reuters)
Namun, pernyataan Suu Kyi bahwa pemerintahnya tidak tahu akar masalah krisis Rohingya cukup aneh mengingat ia berkali-kali mengutip laporan yang dibuat Annan, yaitu Laporan Lengkap Komite Penasihat tentang Negara Bagian Rakhine.
Laporan yang dirilis pada Agustus 2017 mengidentifikasi beberapa isu kunci, termasuk ketiadaan status kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya, tantangan sosioekonomi yang dihadapi Rakhine, serta keterlibatan polisi dan militer di negara bagian itu.
Terkait serangan di pos polisi pada Oktober 2016, laporan itu menyebutkan, "operasi yang dilancarkan oleh polisi dan militer mendorong 10 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan menuju Bangladesh."
"Selagi Myanmar memiliki semua hak untuk mempertahankan teritorinya, respons militer yang amat tinggi tidak akan memberikan perdamaian di wilayah itu," demikian laporan tersebut.
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan, "Kecuali tindakan bersama -- yang dipimpin oleh negara dan dibantu semua sektor pemerintahan maupun masyarakat --- segera diambil, kita berisiko menghadapi siklus lainnya dari kekerasan dan radikalisasi yang akan memperuncing kemiskinan kronis di Negara Bagian Rakhine."
Pengungsi Rohingya. (Foto: Reuters)
Sementara itu, Kepala Badan HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein, menyatakan bahwa situasi di Myanmar seperti "buku teks pembersihan etnis". Klaim ini pun dipakai oleh berbagai kelompok HAM dunia.
Amnesti Internasional dan Human Rights Watch mempublikasikan laporan mereka tentang penyebab eksodus Muslim Rohingya, termasuk menuduh bahwa militer Myanmar telah membakar desa-desa Rohingya dalam upaya 'pembersihan etnis' tadi. Mereka mendukung laporan tersebut dengan gambar-gambar satelit saat terjadinya pembakaran, foto dan video dari lokasi serta pernyataan saksi tentang pelanggaran HAM yang dilakukan otoritas Myanmar.
2. "Myanmar Tidak Takut Penyelidikan Internasional"
Suu Kyi menyatakan bahwa ia menyadari perhatian dunia terhadap Myanmar. Namun ia juga mengklaim tidak takut dengan penyelidikan menyeluruh dari kalangan internasional.
"Jika Anda tertarik bergabung dengan usaha kami, tolong kabari kami. Kami bisa mengatur kunjungan Anda ke berbagai kawasan ini dan bertanya (kepada mereka yang masih tinggal di sana) mengapa mereka tidak pergi, mengapa mereka memilih untuk tinggal di desa," klaim Suu Kyi.
Meski pidato ini mungkin mengubah kebijakan soal Rakhine, nyatanya akses ke kawasan tersebut amat dibatasi untuk media, kelompok HAM, bahkan diplomat. Awal bulan ini, pemerintah Myanmar mengelola kunjungan ke Rakhine, tetapi izin agar jurnalis dapat mengunjungi area tersebut secara mandiri serta mewawancarai penduduk di sana tanpa campur tangan pemerintah masih amat mustahil.
BACA JUGA: Meski Kecam Pelanggaran HAM atas Rohingya, Amnesti Internasional Ragukan Ketulusan Aung San Suu Kyi
Amnesti Internasional menyebut, pemerintah Myanmar telah menolak akses bagi para petugas pemberi bantuan kemanusiaan. Sementara pada Januari, pelapor khusus PBB dalam isu HAM, Yanghee Lee, dilarang mengunjungi beberapa bagian Rakhine dengan alasan keamanan.
Organisasi kemanusiaan, Dokter Tanpa Batas, memberikan pelayanan kesehatan bagi para penduduk desa yang terlantar di Rakhine. Tetapi staf internasional tidak mendapatkan izin bepergian untuk mengunjungi fasilitas kesehatan di sana sejak Agustus, sedangkan staf lokal terlalu takut untuk bekerja karena tuduhan pemerintah Myanmar bahwa mereka bekerja sama dengan militan.
Pada Desember, Kofi Annan juga mengkritik sangkalan pemerintah Myanmar soal akses ke Rakhine bagi kelompok-kelompok pemberi bantuan dan LSM lainnya.
3. "Mayoritas Penduduk Rakhine Tidak Melakukan Eksodus"
"Saya kira hanya sedikit yang tahu bahwa sebagian besar warga Muslim di Rakhine tidak ikut melarikan diri. Mereka masih ada di sana dan kami ingin tahu mengapa," ujar Suu Kyi dalam pidatonya.
Negara Bagian Rakhine memiliki populasi sekira 3,1 juta jiwa, sekira 1 juta di antaranya adalah Muslim Rohingya. PBB memperkirakan, sedikitnya 400 ribu Muslim Rohingya tiba di Bangladesh sejak kerusuhan kembali pecah pada 25 Agustus. Mereka bergabung dengan sekira 1 juta Muslim Rohingya lainnya yang telah lebih dulu mengungsi di Bangladesh.
BACA JUGA: Mengharukan! Ini Pesan Warga Rohingya untuk Aung San Suu Kyi
Pengungsi Rohingya. (Foto: Reuters)
Awal bulan ini, Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa 176 dari 471, atau 37,4% desa yang dihuni Muslim Rohingya telah kosong. Sedangkan 34 desa lainnya sebagian ditinggalkan.
Selama pidatonya, Suu Kyi menyatakan, "Masih ada 50% desa Muslim yang utuh."
4. Suu Kyi Tidak Memakai Istilah 'Rohingya'
Suu Kyi tidak memakai kata 'Rohingya' dalam pidatonya untuk mendeskripsikan kaum Muslim yang tinggal di Rakhine. Jadi amat sulit untuk memastikan apakah ia merujuk kepada keseluruhan populasi negara bagian tersebut, atau menyebut secara khusus populasi Rohingya yang oleh PBB dan lembaga kemanusiaan lain terdampak oleh kekerasan di Rakhine.
BACA JUGA: Sekjen PBB: Aung San Suu Kyi Punya 1 Kesempatan Terakhir untuk Akhiri Krisis Rohingya
'Rohingya' adalah istilah yang dipakai secara politis di Myanmar dan enggan digunakan Pemerintah Myanmar. Satu-satunya momen Suu Kyi memakai istilah itu dalam pidatonya adalah ketika merujuk kepada militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
"Ia memilih istilah yang berhubungan dengan kelompok teroris. Artinya, inilah satu-satunya identitas yang akan melekat pada Rohingya dalam perspektif Suu Kyi, dan harapannya juga dipakai oleh komunitas internasional," ujar profesor ilmu hukum di Queen Mary, University of London, Penny Green.
5. "Semua orang (di Rakhine) Memiliki Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan"
Suu Kyi mengklaim bahwa semua Muslim Rohingya memiliki akses yang sama dengan penduduk non-Muslim lainnya. Klaim ini bertolak belakang dengan laporan Komisi PBB yang dipimpin Kofi Annan. Laporan itu menyebutkan, Muslim, khususnya mereka yang mengungsi, tidak memiliki kebebasan bergerak.
"Pembatasan gerakan ini menyebabkan berbagai dampak merugikan termasuk berkurangnya akses ke pendidikan, layanan kesehatan dan layanan lain, memperkuat pemisahan komunal dan mengurangi interaksi ekonomi," tulis laporan tersebut.
BACA JUGA: Indonesia Jadi Satu-satunya Negara yang Diberikan Akses ke Rakhine
Pengungsi Rohingya berebut bantuan makanan. (Foto: Reuters)
Lebih jauh, laporan itu juga menyatakan bahwa akses kesehatan amat minim di kalangan komunitas Muslim di kawasan utara dan pusat Rakhine. Di beberapa area, kaum Muslim menghadapi diskriminasi yang menghalangi mereka mendapatkan berbagai akses untuk menyelamatkan nyawa.
Azeem Ibrahim, peneliti senior dai Center for Global Policy telah mengunjungi kamp pengungsi di Myanmar. Ia menyatakan bahwa populasi Muslim di Rakhine "tidak memiliki akses yang sama dalam berbagai bidang."
6. "Tidak Ada Operasi Pembersihan Sejak 5 September"
Akhir Agustus, militan Rohingya menyerang dan membunuh 12 petugas keamanan. Demikian laporan kantor berita Myanmar, yang sontak memantik gelombang kekerasan di Rakhine.
Kelompok-kelompok HAM dan pengamat lainnya menyatakan, serangan tersebut merupakan respons atas berbagai operasi militer dan keamanan, termasuk serangan udara menggunakan helikopter serta pembakaran berbagai desa yang dihuni Muslim Rohingya. Para pengungsi juga menyatakan kepada CNN bahwa kelompok non-Muslim dipersenjatai dan didesak untuk menyerang tetangga Muslim mereka.
Pengungsi Rohingya berebut bantuan makanan. (Foto: Reuters)
Dalam pidatonya, Suu Kyi mengklaim bahwa upaya Pemerintah Myanmar untuk menormalkan situasi di Rakhine berhasil. "Sejak 5 September, tidak ada bentrokan bersenjata dan operasi pembersihan," tukasnya.
Bagaimanapun juga, gambaran satelit yang diperiksa Amnesti Internasional menunjukkan puluhan desa terbakar dan sejak tanggal tersebut.
(Rahman Asmardika)