Kemendagri Ingatkan Daerah Responsif Hadapi Persoalan Pengangguran

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah semakin responsif menghadapi tantangan pengangguran yang dinamis. Pasalnya, pengangguran bukan sekadar persoalan angka statistik, namun refleksi tantangan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi tidaklah ringan. Dinamika ekonomi global, perubahan struktur pasar kerja, serta perkembangan teknologi menuntut kita untuk  terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas kebijakan yang kita miliki," ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo dikutip, Kamis (2/4/2026).

Yusharto menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanganan pengangguran.

Dengan pemahaman yang lebih dekat terhadap karakteristik wilayah dan potensi lokal, daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih tepat sasaran.

Dia juga menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Di tengah perubahan ekonomi global dan transformasi pasar kerja, daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

“Dalam situasi yang penuh tantangan, daerah yang mampu berinovasi akan memiliki keunggulan dalam menciptakan solusi yang relevan dan berdampak," tegasnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan, setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Pendekatan berbasis data juga dinilai menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan pentingnya daerah membangun kolaborasi lintas sektor. Penanganan pengangguran, menurutnya, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari dunia pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat luas.

“Kolaborasi harus terus diperkuat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan para pemangku kepentingan, menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan pengangguran,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )