Pengibaran Bendera GAM di Aceh, KBPP Polri: Pemerintah Kedepankan Langkah Terukur Tanpa Represif

JAKARTA - Ketua Umum PP Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, AH Bimo Suryono, menilai pemerintah menunjukkan kehadiran negara dalam menangani berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Bimo, kehadiran pemerintah terlihat dalam menghadapi dinamika di Aceh, penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga pelaksanaan sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat.

Bimo mengatakan kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya diuji ketika kondisi berjalan normal. Pemerintah, kata dia, justru harus mampu menunjukkan kapasitasnya ketika menghadapi persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Kita harus melihat persoalan secara objektif. Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan dengan satu pendekatan. Ada masalah yang membutuhkan dialog, kecepatan, evaluasi, dan ada yang harus ditangani dengan ketegasan hukum. Yang penting negara hadir dan persoalan dapat dikendalikan,” kata Bimo di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Salah satu ujian pemerintah dan aparat keamanan, lanjut Bimo, terlihat dalam peristiwa peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Dalam peristiwa tersebut, terjadi sejumlah insiden seperti penurunan bendera Merah Putih, pengibaran bendera yang dikaitkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta penurunan simbol negara Garuda Pancasila.

Bimo menilai situasi tersebut memiliki sensitivitas tinggi karena menyangkut simbol negara sekaligus sejarah panjang konflik di Aceh. Namun, pemerintah bersama aparat keamanan dinilainya mampu mengedepankan langkah terukur dan tidak serta-merta mengambil tindakan represif yang berpotensi memperbesar konflik.

“Saya melihat pemerintah dan Polri menunjukkan kematangan dalam menangani persoalan Aceh. Tidak semua persoalan harus dijawab dengan kekerasan. Pendekatan persuasif yang tepat justru dapat menjaga situasi tetap kondusif tanpa mengorbankan kewibawaan negara,” ujarnya.

Meski demikian, Bimo menegaskan apabila dalam perkembangan selanjutnya ditemukan dugaan adanya pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa atau memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan tertentu, proses penyelidikan tetap harus dilakukan secara profesional.

“Dengan demikian, perdamaian Aceh tetap terjaga, sementara proses hukum tetap berjalan berdasarkan fakta dan bukti,” imbuhnya.

Bimo juga menyoroti penanganan gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT. Menurut dia, pemerintah harus bergerak cepat dalam situasi bencana karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.

“Kesiapsiagaan pemerintah, koordinasi antarlembaga, serta dukungan TNI dan Polri menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak memperoleh pertolongan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil peran dengan menyiapkan dukungan makanan bagi masyarakat dalam situasi darurat tersebut,” ungkapnya.