DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

“Dugaan tindakan makar harus diperiksa secara sungguh-sungguh. Persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara serius melalui penyidikan yang berbasis bukti, mengingat keamanan komunikasi Presiden berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi konstitusional kepala negara dan kepala pemerintahan,” katanya.

Ia memastikan DPR akan mengawal pengungkapan peran, motif, serta pemanfaatan hasil penyadapan dan meminta Polri menyampaikan perkembangan perkara kepada masyarakat tanpa mengganggu proses penyidikan maupun membuka informasi sensitif negara. “Institusi kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum secara adil, profesional, transparan, dan tidak diskriminatif,” tegasnya.

Politikus PAN itu menegaskan, dukungan DPR terhadap kepemimpinan Kapolri yang baru bukan berarti memberikan pembenaran tanpa batas, melainkan dukungan terhadap penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan. Ia berharap penanganan perkara ini menjadi momentum memperkuat reformasi kepolisian sekaligus memulihkan kepercayaan publik. 

“Kami berharap kepemimpinan Kapolri yang baru dapat terus memperkuat reformasi kepolisian, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan, pangkat, kedudukan, maupun kedekatan dengan kekuasaan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )