Aksi halal bihalal yang akan digelar jelang putusan Mahkmah Konstitusi MK oleh sejumlah ormas Islam dinilai berbau kepentingan politik.
Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi MK atas kasus sengketa hasil Piplres 2019 esok hari, dipastikan tak ada pengerahan massa.
Djoko Santoso dan Hanafi Rais kemudian harus membayar biaya perkara.
Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi-Ma'ruf Amin memastikan pasangan calon yang diusungnya tidak hadir ke Mahkamah Konstitusi .
Kalau besok aman-aman saja, ngapain mesti nyari perkara lemot-lemotin medsos.
Aparat keamanan sudah berjaga-jaga, kesiapannya prima, jangan bikin gelisah masyarakat.
Solusi yang harus dipikirkan adalah menata ulang desain pemilu yang jauh lebih rasional dan membumi.
Mengapa? Karena putusan MK berlaku mengikat bukan hanya kepada para pihak yang bersengketa, tapi berlaku umum.
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno bertemu dengan pasangannya yakni calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Besok kita mau nobar di sini, di Kertangera bersama Pak Prabowo.
Salah satunya kubu Prabowo-Sandi memohon kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-KH Ma ruf Amin.
Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengundang pimpinan partai politik koalisi.
MK akan membacakan putusan PHPU Pilpres, pada 27 Juni 2019.
Pembacaan petisi itu dibacakan secara bergilir oleh tokoh-tokoh yang hadir. Mereka diketahui pendukung pasangan capres-cawapres 02.
Moeldoko menyebut terdapat 30 teroris yang sudah menyiapkan diri untuk melancarkan aksinya saat sidang putusan MK.
