KPK Telisik Kebijakan Ahok soal Barter Kontribusi Reklamasi
Foto: Antara
A
A
A
Menurut dia, keputusan Ahok seharusnya diambil setelah Perda tentang RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu disahkan.
"Jangan kemudian kalau kita sebagai birokrat bertindak sesuatu tanpa acuan peraturan perundang-undangan. Kan nggak boleh," tukas dia.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diduga membuat kebijakan barter antara pengurangan angka tambahan kontribusi proyek reklamasi dengan pembiayaan penggusuran Kalijodo.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Terpopuler
Advertisement