nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Daftar 13 Pulau Reklamasi yang Izinnya Dicabut Anies

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 26 September 2018 17:33 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 09 26 338 1955957 ini-daftar-13-pulau-reklamasi-yang-izinnya-dicabut-anies-KL8mHcvgqW.jpg Foto: Antara

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) resmi mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sebanyak 13 pulau, izinnya dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Sementara pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan, akan dikelola untuk kepentingan publik.

Anies mengatakan, keputusan itu dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura). Penghentian itu tidak hanya pengerjaan saja yang dihentikan, tetapi juga secara keseluruhan.

“Dari hasil rekomendasi, kami pastikan 13 pulau yang belum dibangun akan dihentikan pengerjaannya,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

reklama

Ada 13 pulau yang masih belum dibangun. Yakni, Pulau A, B, dan E (PT. Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT. Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT. Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT. Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta); Pulau H (PT. Taman Harapan Indah); dan Pulau I (PT. Jaladri Kartika Pakci).

Proses penghentian itu, lanjut dia, akan mulai dilakukan. Yakni, Pemprov DKI Jakarta mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerjasamanya kepada pihak pengembang.

"Kemudian, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra melalui jasa penilai independen," ujarnya.

reklasi

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan, tiga pulau yang sudah dibangun, yakni Pulau C dan D (PT. Kapuk Naga Indah); dan Pulau G (PT. Muara Wisesa Samudra) akan diatur tata ruang dan pengelolaannya sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Ia menerangkan, para pemegang izin prinsip tersebut tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perizinan yang dipersyaratkan, contohnya design, amdal, dan lain-lain. Sampai proses verifikasi dilakukan izin prinsip dibiarkan vakum oleh pemegang izin.

"Pemprov DKI Jakarta memutuskan mencabut izin yang sudah diberikan kepada para pengembang," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini