Bawaslu Tolak Gugatan OSO terkait Pencoretan Namanya dari DCT DPD

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Jum'at 12 Oktober 2018 00:13 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 12 606 1962905 bawaslu-tolak-gugatan-oso-terkait-pencoretan-namanya-dari-dct-dpd-9YUQgfZxyU.jpg Badan Pengawas Pemilu. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) terkait namanya yang dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari daftar calon tetap (DCT) DPD RI ditolak oleh Bawaslu dalam sidang yang digelar di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, pada Kamis 11 Oktober 2018 malam.

"Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Abhan saat membacakan putusan dalam sidang ajudikasi di lokasi.

Hal senada diungkapkan anggota majelis sidang Fritz Edward. Ia mengungkapkan majelis berkesimpulan bahwa Bawaslu berwenang memutuskan gugatan pemohon.

(Baca juga: Dicoret KPU dari Daftar Calon DPD, OSO Ajukan Gugat ke Bawaslu)

Dalam sidang ajudikasi ini juga majelis menyimpulkan bahwa tenggat waktu pengajuan permohonan oleh pemohon masih diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

"Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu dan permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan," ucapnya.

Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. (Foto: Okezone)

Sementara Herman Kadir, kuasa hukum OSO, mengaku kecewa dan tidak puas dengan keputusan Bawaslu. Sebab, menurut dia, Bawaslu tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan.

"(Kecewa lah) pertimbangan majelis hakim Bawaslu tadi dia tidak mempertimbangkan saksi-saksi kami, terutama saksi ahli dan saksi fakta, karena apa saksi ahli sudah dijelaskan bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk menilai. Saksi fakta mengatakan bahwa keputusan KPU Nomor 26 itu tanpa ada RDP dengan Komisi II berdasarkan harus ada rapat koordinasi dulu berdasarkan peraturan UU. Jadi, kami cukup kecewa dengan putusan Bawaslu. Karena apa? Tidak mempertimbangkan saksi ahli kami dan saksi fakta kami yang kami ajukan di sini," tuturnya.

(Baca juga: 807 Calon Siap Berebut Kursi DPD RI di Pemilu 2019)

Oleh karena itu, dirinya akan mengajukan langkah hukum lainnya. Mereka menyakini langkah berikutnya bakal membawa keuntungan.

"Menurut UU, kita harus ke PTUN (pengadilan tata usaha negara). Insya Allah kita masih memungkinkan, masih ada peluang di PTUN-nya," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, OSO telah mengajukan gugatan lantaran KPU mencoret namanya dari daftar calon anggota DPD RI. Alasannya, OSO masih aktif sebagai pengurus Partai Hanura.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini