Penegakan Hukum dalam Kasus Baiq Nuril Perlu Pakai Perspektif Gender
Selain itu, perlu juga untuk menggali nilai dan kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan, pertimbangan terhadap berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi juga perlu dilakukan.
(Baca Juga: Kejagung Diminta Tak Eksekusi Ibu Nuril Hingga Putusan PK Keluar)
Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi FH UMY mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung dalam kasus tersebut. Kebijakan serta dukungan masyarakat untuk penundaan eksekusi terhadap terpidana merupakan sebuah putusan yang positif. Namun ini bukan solusi akhir bagi Baiq Nuril, karena masih menyisakan masalah pemidanaan.
“Harapannya langkah PK yang diambil meskipun ada jalan untuk mengajukan grasi. Kami juga berharap hakim yang mengadili mempertimbangkan aspek perempuan berhadapan dengan hukum dan kami yakin apabila penanganan yang dilakukan mempertimbangkan hal tersebut maka putusannya adalah bebas,” pungkas Trisno.
(Fiddy Anggriawan )
