KPU Abaikan Putusan PTUN, Anggota DPD Terpilih di Pemilu 2019 Bisa Tak Sah
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Oesman Sapta Odang (OSO). Sikap KPU dianggap bisa berdampak pada 136 anggota DPD terpilih di Pemilu 2019.
"PTUN sudah membatalkan DCT anggota DPD, dan KPU belum memperbaikinya. Artinya, 136 anggota DPD yang terpilih hasil (Pemilu) 2019 tidak sah, karena DCT-nya sudah dibatalkan PTUN," ujar Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis kepada wartawan, Jakarta, Jumat (25/1/2019).
Putusan PTUN sedianya membatalkan PKPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 Sepetember 2018 dan memerintahkan KPU mencabut keputusannya. Selain itu, PTUN memerintahkan KPU menerbitkan keputusan tentang Penetapan DCT Anggota DPD yang mencantumkan OSO.
(Baca Juga: PTUN Perintahkan KPU Eksekusi Putusan Terkait OSO)
Damayanti menambahkan, dengan sikap KPU perjuangan calon anggota DPD akan sia-sia, karena meski mereka terpilih tidak sah. Bahkan, sengketa ini juga akan berdampak pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
"MPR merupakan unsur DPR dan DPD. Bila DPD-nya tidak sah, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih akan terganggu saat pelantikannya di MPR," katanya.
Hal tersebut akan menjadi ancaman serius bila diabaikan karena bisa terjadi kekosongan kepimpinan nasional. DPD, sambungnya, akan segera memanggil KPU dan pakar hukum untuk mencari solusi atas polemik ini.
"Kami akan panggil secepatnya. Ini ancaman serius bagi bangsa tercinta kita," katanya.
(Baca Juga: Soal Kasus OSO, KPU Dinilai Lalai sejak Awal)
(Arief Setyadi )
