Dituding Ada Kecurangan di Bangkalan, Ini Respons KPU dan Bawaslu

Syaiful Islam, Jurnalis · Senin 22 April 2019 10:38 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 22 606 2046325 dituding-ada-kecurangan-di-bangkalan-ini-respons-kpu-dan-bawaslu-qnmkwLYcIk.jpg Ilustrasi Pemilu (foto: Shutterstock)

SURABAYA - Pelaksanaan pemilu 2019 serentak di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim) dikabarkan ada kecurangan. Tudingan itu sempat dilontarkan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo.

Di mana Hashim menyebutkan tentang adanya tanggal dan tahun lahir yang sama di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun tudingan tersebut dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Bangkalan. Penyelenggara pemilu menyebutkan tanggal dan tahun lahir yang sama itu memang ada orangnya, bukan fiktif.

Baca Juga: Pemilu 2019 Banyak Masalah, Bagaimana Solusinya? 

"Tanggal lahir dan tahun lahir yang disebut sama oleh BPN itu memang benar. Ada 1 Juni dan 30 Juni, kami sudah menindaklanjuti dengan mengkroscek data ke lapangan bersama Bawaslu serta teman- teman di kecamatan, juga melibatkan dari partai politik tingkat kecamatan," terang Ketua KPU Daerah Bangkalan, Fauzan Ja'far, Senin (22/4/2019).

 

Menurut Fauzan, data yang dipersoalkan dengan tanggal lahir dan tahun yang sama orangnya ada. Beberapa waktu lalu juga ada tim dari KPU pusat dan KPU Provinsi datang untuk mengkroscek. Pihaknya telah membawa sampling. Proses sampling dan kroscek ke lapangan didokumentasikan.

Mengapa tanggal dan tahun lahirnya sama, itu sebenarnya di luar kewenangan KPU Daerah Bangkalan. Melainkan kebijakan Dispendukcapil. Misalkan ada orang mengurus akte kelahiran dan dokumen kependudukan yang lain, yang tidak tahu tanggal lahir dan tahun lahir.

"Maka akan dikasih tanggal itu namun perlu ditekankan orangnya ada, dan tidak pergi ke luar negeri. Pernyataan BPN itu sudah ditindaklanjuti atas perintah dari KPU RI, sedangkan investigasi yang dilakukan tim BPN ke lapangan seharusnya bersama-sama. Bukan berangkat sendirian," paparnya.

Ia menambahkan, KPU Daerah Bangkalan selalu terbuka dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi terkadang partai itu tidak memperdulikan. Jika dikaitkan dengan pelanggaran pelaksanaan Pilpres sebenarnya tidak ada pelanggaran.

"Baru misal orangnya tidak ada tetap dimasukkan DPT, ini tidak benar. Sebab, DPT di Bangkalan sudah berkurang luar biasa," ucap Fauzan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh mengatakan, semua temuan dari pengawas TPS sudah ditindak lanjuti, ada yang harus rekom PSU, rekom buka kotak suara. Namun kalau masih ada kecurangan lainnya silahkan dilaporkan.

Baca Juga: IKA UNS Sikapi Perkembangan dan Dinamika Politik Pasca Pemilu 2019 

"Kalau disuport masyarakat umum dan dilaporkan langsung kepada Bawaslu, maka kami tinggal buka C1 milik Bawaslu dan foto C1 Planonya. Sementara laporan BPN terkait DPT sudah ditindaklanjuti, dan banyak yang dihapus, serta diperbaiki DPT dan sekarang masih dipermasalahkan," papar Mustain.

Berdasarkan hasil real count yang dilakukan TKD Jatim untuk pemenangan Jokowi - KH Ma'ruf, perolehan suara pasangan nomor urut 01 ini pada pilpres 2019 unggul dibandingkan Prabowo - Sandi di Kabupaten Bangkalan. Kondisi tersebut berbeda dengan pilpres 2014. Saat itu, Prabowo-Hatta unggul atas Jokowi-JK di Bangkalan.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini