KPK : Caleg Terpilih yang Tidak Lapor Harta Kekayaan Terancam Tak Dilantik

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2019 14:22 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 17 606 2056960 kpk-caleg-terpilih-yang-tidak-lapor-harta-kekayaan-terancam-tak-dilantik-ysz9eAgoW8.JPG Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar para calon anggota legislatif (caleg) ‎terpilih segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK telah membuka pelayanan untuk menerima laporan harta kekayaan dari para anggota caleg terpilih.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengingatkan ada ancaman terhadap para caleg yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Para caleg terpilih terancam tidak akan dilantik jika tak melaporkan harta kekayaannya.

Ancaman tersebut termaktub dalam Pasal 37 Peraturan KPU No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasal 84A Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

"Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih. Jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan Gubernur," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Pelayanan KPK untuk pelaporan‎ LHKPN telah dibuka sejak Kamis, 16 Mei 2019 dan akan ditutup seminggu atau tujuh hari setelah adanya pengumuman resmi hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019‎.

Ilustrasi

‎"Sehubungan dengan berakhirnya masa 7 hari setelah tanggal 22 Mei 2019 dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, pelayanan pendaftaran LHKPN berakhir pada 29 Mei 2019, sehingga setelah itu KPK tidak melayani sampai 9 Juni 2019," tutur Febri.

Meskipun KPU baru mengumumkan hasil resmi Pemilu 2019 pada 22 Mei, tahap rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan legislatif di beberapa Kabupaten/Kota sudah selesai dilakukan. Dengan demikian, sudah dapat diketahui calon anggota legislatif terpilih, terutama untuk DPRD kabupaten dan kota.


Baca Juga : KPK Imbau Caleg Terpilih Segera Lapor Harta Kekayaan

Febri meminta agar caleg yang lolos Pemilu 2019 agar segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK dalam waktu dekat ini. Hal itu, untuk mengantisipasi membeludaknya para caleg yang ingin melaporkan setelah adanya pengumuman resmi dari KPU.

"Karena itu, agar tidak menghambat proses pelantikan bagi calon terpilih atau yang kemungkinan besar terpilih diimbau untuk segera melaporkan LHKPN dan melengkapi persyaratan yang ditentukan," kata Febri.‎


Baca Juga : KPU : 11 Petugas KPPS Meninggal di NTT, 159 Lainnya Sakit

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini