nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dituding Ahok Persulit Izin Reklamasi, Taufik: Ngawur

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 20 Juni 2019 15:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 20 338 2068761 dituding-ahok-persulit-izin-reklamasi-taufik-ngawur-dhoDyFpFAg.jpg Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik membantah tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menuding dirinya memperlambat pengesahan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Ia menilai pernyataan Ahok itu sangat tak berdasar dan hanya mencari sensasi di tengah ramainya polemik penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Ahok ngawur. Oh itu mah Perda yang sekarang saya sampaikan dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawur lah," kata Taufik saat dikonformasi Rabu 19 Juni 2019 malam.

Baca Juga: Ahok: Dulu IMB di Pulau Reklamasi Tak Bisa Diterbitkan karena Disandera Taufik CS

Ahok dan Anies

Seperti diketahui, Ahok menyebut M. Taufik tak ingin mengesahkan Raperda RZWP3K lantaran di dalam regulasi itu tertulis aturan bahwa pengembang wajib memberikan kontribusi sebesar 15 persen kepada Pemrov DKI. Alhasil, pembahasan Raperda itu tak kunjung selesai.

Adapun draf Raperda RZWP3K itu kini sudah ditarik oleh Anies setelah menyegel 13 pulau reklamasi beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini draf raperda itu belum dikembalikan lagi oleh Pemprov DKI.

Menurut dia, karena Anies telah berkomitmen untuk menyetop pulau reklamasi, maka Raperda RZWP3K sudah tak lagi perlu dibahas. Kata dia, untuk mengatur landasan hukum pulau yang sudah terbangun sebaiknya segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

"Itu Sekarang enggak pakai Perda (RZWP3K) karena Pak Anies udah menyetop reklamasi 13 pulau. Ini kan kita ramai-ramai minta reklamasi disetop. Nah, untuk untuk pulau yang baru dibangun itu masukin aja ke RTRW dan RDTR," katanya.

Baca Juga: Anies: Jika Saya Sekadar Cari Pujian, Bongkar Saja Bangunan di Lahan Reklamasi 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini