nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menhan Bilang Ada Anggota TNI Terpapar Radikalisme, Hendropriyono: Bahaya!

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2019 11:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 22 337 2069572 menhan-bilang-ada-anggota-tni-terpapar-radikalisme-hendropriyono-bahaya-v3rAEDaC2v.jpg Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menilai adanya sebanyak 3% anggota TNI yang terpapar paham radikalisme sebagai sesuatu yang sangat membahayakan.

Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan agar para juniornya di TNI yang terpapar paham radikalisme untuk merenung dan 'bertaubat' untuk kembali kepada Pancasila dan Sapta Marga prajurit.

"Oh iya, memang bahaya. Karena itu, saya harapkan kepada para kaum muda yang masih aktif untuk merenungkan hal ini," tutur Hendropriyono di sela acara halal bihalal Purnawirawan TNI di Gedung The Dharmawangsa Jakarta, Jumat 21 Juni 2019 kemarin.

Hendropriyono mengingatkan para juniornya di TNI bahwa penyebaran paham radikalisme memiliki risiko hukum bagi pelakunya. Hal yang sama terjadi di masa PKI bahwa penyebaran paham komunis juga memiliki risiko pidana.

"Kalau dulu kita hadapi PKI, kita jabarkan sampai kepada implementasi, yaitu contohnya kalau lagi ada penyebaran paham komunis maka dihukum pidana, kena pidana. Enam tahun, dua belas tahun, itu pidananya. Nah, ini juga harus begitu. Kalau masih ada yang terus-terusan tebarkan paham radikalisme, ada hukumannya," kata dia.

Tidak hanya hukum pidana, kata dia, bagi anggota TNI yang melenceng dari Pancasila dan sumpah prajurit maka ada hukum militer.

"Hukum militer itu lebih berat dari pada hukum biasa. Karena militer itu sesudah kena pidana, kena lagi hukum disiplin tentara, kena lagi tindakan disiplin. Jadi bertumpuk-tumpuk sebetulnya. Hukum militer itu lebih berat," katanya.

Menhan Ryamizard Ryacudu

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengungkap bahwa sebanyak 3% anggota TNI yang terpapar paham radikalisme merujuk pada hasil riset yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan karena bisa saja mereka menjadi bom waktu di masa depan.

"Prajurit itu menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila,” ujarnya di acara halal bihalal di Mabes TNI, Jakarta, Rabu 19 Juni 2019 lalu.

Menhan menyebutkan, TNI harus setuju Pancasila. Kewajiban itu tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI. Mengacu hasil riset yang sama, Ryamizard juga memaparkan, ada 18,1% pegawai swasta; 19,4% PNS; dan 19,1% pegawai BUMN yang tidak setuju dengan Pancasila. Dan 23,4% mahasiswa, serta 23,3% pelajar SMA yang setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam di Indonesia.

Mantan KSAD itu khawatir data terkait 3% anggota TNI yang tidak setuju dengan Pancasila menjadi bom waktu di masa depan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan, ada di antara personel TNI itu yang kelak menjadi panglima atau pejabat negara.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini