JAKARTA - Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar mengirimkan surat untuk Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Surat tertanggal 25 Juni 2019 itu berisi pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat untuk DPP.
Surat bernomor K-21/WANBIN/GOLKAR/VI/2019 itu ditandatangani Ketua Wanbin Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi. Poin penting dalam surat itu yakni perlunya DPP Partai Golkar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penurunan jumlah kursi legislatif dan segera menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan jadwal Rapimnas dan menetapkan tanggal Munas.
"Mudah-mudahan dapat menjadi acuan dan masukkan saudara dalam melakukan konsolidasi untuk lebih memajukan partai," demikian petikan dalam surat tersebut sebagaimana dikutip Okezone, Kamis (4/7/2019).
Baca Juga: Bawaslu Serahkan Keterangan Tertulis Terkait Gugatan Pileg ke MK

Berikut enam poin pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat dari Wanbin PG kepada DPP Partai Golkar:
1. Hasil Pemilu 2019 menempatkan Partai Golkar (PG) sebagai pemenang kedua berdasarkan perolehan kursi DPR RI sebanyak 85 kursi. Dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014 sebanyak 91 kursi, terjadi penurunan perolehan dan juga di bawah target yang ditetapkan untuk Pemilu 2019, yaitu 110 kursi.
Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) berpendapat meskipun kita bisa merasa lega karena mendapatkan kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, akan tetapi DPP-PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan objektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan. Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024.
2. Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) berpendapat bahwa hasil yang dicapai dalam Pemilu 2019 ini dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh DPP-PG sebagaimana dimaksud dalam butir 1 merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dan menjadi bahan penilaian kinerja DPP-PG dalam Munas PG 2019. Dengan demikian, tidak perlu menjadi perbincangan dan polemik terbuka antara sesama kader dan unsur keluarga besar PG yang berpotensi menimbulkan kegaduhan yang merugikan partai.