nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Walhi Ajukan 3 Tuntutan ke Anies soal IMB Reklamasi

Antara, Jurnalis · Jum'at 05 Juli 2019 22:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 05 338 2075227 walhi-ajukan-3-tuntutan-ke-anies-soal-imb-reklamasi-DmQ1PR7Z6E.jpg Bangunan di Pulau Reklamasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Sholeh Achmadi, menuntut tiga hal mengenai lahan reklamasi di Teluk Jakarta, dalam demonstrasi mereka di depan Balai Kota Jakarta.

"Kami menuntut tiga poin agar Anies (Gubernur DKI Jakarta), yakni pertama, untuk menghapus reklamasi dari seluruh peta Jakarta, termasuk peta tata ruang, perencanaan tata ruang," kata Achmadi, di Jakarta seperti dikutip Antaranews, Jumat (5/7/2019).

Menurut dia, perencanaan kebijakan itu reklamasi yang pernah dicabut pada 13 pulau itu tidak perlu dimasukkan lagi, atau segera dicabut. Karena jika tidak, akan menjadi potensi ada kembali.

Yang kedua, menurut dia, Pergub Nomor 206/2016 itu harus dicabut juga. Kalau tidak dicabut, potensinya akan timbul kembali. Karena dalam Pergub itu disebutkan juga ada pandu rancang kota, untuk reklamasi Pulau C, Pulau D, dan Pulau E namun Pulau E ini sudah dicabut.

Baca Juga: Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, Anies: Saya Tidak Langgar Janji Kampanye

Pemprov DKI melakukan penyegelan di pulau reklamasi

Peraturan Gubernur Nomor 206/2016 itu diberlakukan pada saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, yang kemudian dilanjutkan Djarot Hidayat karena Ahok dipidana kurungan penjara selama dua tahun. Sedangkan Anies menjadi gubernur DKI Jakarta mulai 16 Oktober 2017.

"Kalau tidak dicabut, potensinya kembali ada karena dasar hukumnya ada. Meskipun kita tahu dasar hukumnya ada," ucap Achmadi.

Untuk yang ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memfasilitasi audit lingkungan secara independen.

"Jadi, pemerintah harus memfasilitasi saja. Siapa yang melakukannya? Masyarakat setempat, akademisi, ahlinya, kemudian organisasi masyarakat sipil yang harus dilakukan secara independen?" kata dia.

Ia menjelaskan, kalau tujuannya hanya melihat secara objektif, pemerintah tidak dalam audit lingkungan, sifatnya hanya memfasilitasi, tidak terlibat secara jauh.

Baca Juga: Nelayan Demo Anies: Waktu Kampanye Janjinya Tolak Reklamasi, Sekarang Malah Terbitkan IMB

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini