"Dan oleh sebab itu kami menganggarkan lebih kurang 3,2 Triliun, untuk tahun 2019 dan kami berharap bahwa dengan pola ini, maka seluruh layanan angkutan umum target kami 2020 dapat mencakup coverage areanya 90 persen di Jakarta," ungkapnya.

Kata Syafrin, pemprov DKI memiliki upaya yang namanya adalah mencoba menyusun bisnis plan mulai dari aspek ketersediaan armada, operator eksisting, kemudian menjamin bahwa standar pelayanan minimum itu diterima oleh masyarakat itu sesuai dengan standar layanan tersistem transit.
"Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa dalam kontrak layanan angkutan umum (Jaklingko) ini, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh operator, itu akan dihitung biaya per kilometernya. Kemudian dibayar oleh pemerintah, tentu ditambah dengan keuntungan yang wajar," tutup Syafrin.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.