Tolak Lahannya Diserobot Perusahaan Tambang, Warga Konawe Malah Ditangkap Polisi

Asdar Zuula, iNews.id · Selasa 26 November 2019 11:33 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 26 340 2134518 tolak-lahannya-diserobot-perusahaan-tambang-warga-konawe-malah-ditangkap-polisi-dZPDUCzqeR.jpg Ilustrasi Penangkapan (foto: Shutterstock)

KENDARI - Seorang warga Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jasmin, yang berjuang mempertahankan lahannya dari penyerobotan perusahaan tambang nikel PT GKP, diamankan polisi pada 24 November 2019, sekira pukul 17.00 Wita, di rumahnya di Kota Kendari.

Menurut Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt, Jasmin, dijemput polisi karena sudah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga: "Hujan Batu" di Purwakarta, Kapolres Janji Proses Hukum jika Perusahaan Terbukti Lalai 

"Yang bersangkutan dilakukan penjemputan karena sudah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik, oleh karena itu sesuai KUHAP, diterbitkan surat membawa perintah" jelas Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt, yang dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (26/11/2019).

Jasmin Warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sultra Ditangkap saat Berjuang Mempertahankan Lahannya dari Perusahaan Tambang (foto: JATAM)	 

Jasmin, sebelumnya dilaporkan bersama 26 warga Wawonii lainnya, oleh karyawan PT. GKP, atas nama Marion di Mapolda Sultra, pada 24 Agustus 2019, atas tuduhan dugaan menghalang-halangi aktivitas tambang, tindak pidana perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, tindak pidana penganiayaan, dan dugaan tindak pidana pengancaman.

Tuduhan ini dinilai pihak Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), cenderung mengada-ngada. Divisi Hukum JATAM, Muh Jamil, mempertanyakan pelaporan terhadap Jasmin dan warga Wawonii lainnya, hingga tindakan penangkapan oleh kepolisian.

Sebab, menurut Jamil, lahan-lahan yang dipertahankan warga yang diterobos pihak PT GKP, berujung pada terlapornya puluhan warga itu, adalah milik sah masyarakat, dan tidak pernah diserahkan atau dijual ke PT GKP untuk dijadikan jalan tambang (hauling).

"Dengan kata lain, yang mestinya diproses polisi adalah tindak kejahatan PT GKP yang menerobos lahan milik masyarakat" jelas Jamil.

Jamil, mengungkapkan, empat hari sebelum penangkapan Jasmin, pada 20 November 2019 lalu, sekelompok massa yang diduga dimobilisasi PT GKP, berunjuk rasa di Mapolda Sultra, untuk mendesak polisi memproses hukum seluruh warga yang telah dilaporkan perusahaan.

"Hal ini kami nilai sebagai bentuk nyata intervensi perusahaan terhadap Kepolisian" kata Jamil

Sementara LBH Makassar, Edy Kurniawan, menyebutkan, keberadaan PT GKP, termasuk seluruh perusahaan tambang di Wawonii diduga illegal. Sebab, Wawonii adalah pulau kecil luasnya 708,32 km2.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti Wawonii, peruntukannya bukan untuk kegiatan pertambangan.

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Menurut Edy, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sultra, peruntukkan pulau Wawonii tidak untuk pertambangan.

Edy menduga, penangkapan Jasmin, dan pelaporan 26 warga lainnya ke polisi, atas 'pesanan' PT GKP kepada polisi, untuk membungkam suara penolakan tambang dari masyarakat pulau Wawonii, dan memuluskan niat jahat PT GKP dalam mengeruk perut pulau kecil itu.

"Dugaan ini beralasan, mengingat PT GKP sendiri, yang dikawal ketat aparat kepolisian, tercatat sudah 3 (tiga) kali menerobos lahan milik masyarakat untuk membangun jalan tambang" jelas Edy.

Data JATAM dan LBH Makassar, penerobosan pertama terjadi pada 9 Juli 2019 di lahan milik Ibu Marwah. Penerobosan kedua pada 16 Juli 2019 di lahan milik Bapak Idris, dan penerobosan ketiga berlangsung tengah malam pada 22 Agustus 2019, di lahan milik Bapak Amin, Ibu Wa Ana, dan Bapak Labaa.

Lahan-lahan yang diterobos itu, merupakan milik sah masyarakat, telah dikelola lebih dari 30 tahun, dan selalu bayar pajak.

Penerobosan berulang-ulang itu, pun telah dilaporkan warga kepada polisi. Idris, warga Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, misalnya, telah melaporkan PT GKP ke Polres Kendari pada 14 Agustus 2019 lalu. Laporan itu sudah diterima dan diregistrasi dengan Laporan Pengaduan Nomor: B/591/VIII/2019/Reskrim. Namun, hingga saat ini laporan itu terkesan didiamkan.

JATAM bersama LBH Makassar, mendesak Kapolri memerintahkan Kapolda Sultra agar menghentikan seluruh proses hukum 27 warga Wawonii yang dilaporkan pihak PT GKP, serta bebaskan segera warga yang ditangkap polisi.

Mereka juga mendesak Komnas HAM, segera membuka ke publik rekomendasi kepada Polda Sultra terkait pelanggaran HAM dan kriminalisasi warga Wawonii yang memperjuangkan lingkungan hidup dan mempertahankan hak kepemilikan atas tanahnya masing-masing.

Selain itu juga meminta Komnas HAM, segera berkoordinasi dengan Kapolri dan Kapolda Sultra, untuk menghentikan seluruh proses hukum kepada warga. Mengingat keberadaan PT GKP dan terminal khusus yang dibangun di pulau Wawonii diduga cacat administrasi dan tidak memiliki izin lingkungan.

JATAM pun meminta Komnas HAM untuk ‘memerintahkan’ Kapolda Sultra agar membebaskan Jasmin dari tahanan, sebab, laporan itu bersumber dari perusahaan tambang yang diduga ilegal, cacat administrasi.

Baca Juga: 4 Penambang Emas Ilegal di Bogor Tewas, Diduga Hirup Gas Beracun 

Komnas HAM juga diharapkan mengumumkan kepada publik, bahwa Jasmin adalah pejuang lingkungan hidup, dan untuk itu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Mereka meminta Kapolda Sultra dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk bebaskan segera Jasmin, hentikan proses hukum. Sebab, Jasmin murni memperjuangkan lingkungan hidup, yang dikategorikan Anti Slapp (strategic Lawsuit Against Public Participation), sebagaimana amanat Pasal 66 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terakhir, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memidanakan PT GKP yang menambang di pulau kecil Wawonii, serta segera segel terminal khusus (tersus) yang dibangun pihak perusahaan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini