Ambil Suara, Senat AS Tak Akan Pindahkan Kedubes AS dari Yerusalem
WASHINGTON, DC - Senat Amerika Serikat (AS) memilih, dengan perbedaan suara telak, untuk mempertahankan dan memastikan pendanaan berkelanjutan untuk operasi kedutaannya di Yerusalem. Keputusan ini menegaskan kebijakan Presiden Donald Trump yang diniilai melecehkan Palestina, dan membuat solusi dua negara semakin sulit tercapai.
Hanya tiga senator, Tom Carper (D-Delaware), Bernie Sanders (D-Vermont), dan Elizabeth Warren (D-Massachusetts), yang menentang langkah yang membuat relokasi kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi permanen. Pemungutan suara pada Kamis (4/2/2021) malam mengonfirmasi status Yerusalem sebagai "ibu kota abadi dan tak terpisahkan dari Negara Yahudi Israel," menurut Senator Bill Hagerty (R-Tennessee) yang ikut mensponsori RUU tersebut.
BACA JUGA: Senyum Dubes AS Saat Terima Foto Yerusalem Tanpa Masjid Al Aqsa Undang Kecaman
Relokasi kedutaan pada Mei 2018 adalah salah satu dari banyak langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump dalam mendukung kebijakan Israel. Itu juga merupakan bagian dari warisan yang dijanjikan penggantinya, Presiden Joe Biden, untuk dipertahankan.
Dalam audiensi konfirmasi, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan Biden menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan mempertahankan kedutaan di sana.
Warga Palestina melihat relokasi sebagai bukti lebih bahwa AS tidak bisa menjadi mediator dalam konflik yang berlarut-larut antara kedua belah pihak, karena itu melegitimasi pendudukan Israel dan aneksasi de facto atas Yerusalem Timur. Otoritas Palestina membayangkan bagian timur kota sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.
BACA JUGA: 5 Dampak Politis Rencana Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem
Apa yang disebut 'kesepakatan abad ini' yang dipromosikan oleh Trump dan disukai oleh Israel mengusulkan beberapa lingkungan di pinggiran Yerusalem Timur untuk menjadi ibu kota Palestina. Menurut rencana, pemerintah akan memerintah negara yang secara fisik terfragmentasi menjadi beberapa daerah kantong oleh wilayah Israel. Tidak mengherankan, Otoritas Palestina menolak gagasan tersebut.
