Dia meminta Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pengawalan terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan.
“Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga dan daerah kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti,” tuturnya.
Baca juga: Jokowi Marah Besar! Bangun Pelabuhan tapi Enggak Ada Akses Jalan, Apa-apaan?
Jokowi menegaskan agar tidak selalu mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya hal tersebut tidak lah pas.
“Tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.