40 Tahun Beroperasi, Amnesty International Akan Tutup Kantor di Hong Kong karena Terjegal UU Baru

Susi Susanti, Okezone · Selasa 26 Oktober 2021 13:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 26 18 2491908 40-tahun-beroperasi-amnesty-international-akan-tutup-kantor-di-hong-kong-karena-terjegal-uu-baru-m1jWNefS3Z.jpg Amnesty International (Foto: EPA)

HONG KONG - Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International akan menutup kantornya di Hong Kong karena Undang-undang (UU) Keamanan Nasional yang baru-baru ini diberlakukan.

Kelompok HAM ini mengatakan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh China membuat mereka secara efektif sulit beroperasi.

Amnesty telah hadir di Hong Kong selama lebih dari 40 tahun, dan sekarang menjalankan dua kantor di sana - satu berfokus pada kota dan satu lagi di wilayah yang lebih luas.

Kantor lokal akan tutup pada 31 Oktober mendatang, dan kantor regional akan pindah pada akhir tahun.

Baca juga: Amnesty International: Taliban Bunuh 13 Orang Etnis Hazara, Termasuk Gadis Remaja

Undang-undang keamanan nasional Hong Kong secara luas mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Kritikus mengatakan itu ditujukan untuk menghancurkan perbedaan pendapat. Namun China mengatakan UU itu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas.

Baca juga: Dituding Dukung Kerusuhan, Taipan Media Hong Kong Ditahan dengan UU Keamanan Baru

Ketua dewan internasional Amnesty, Anjhula Mya Singh Bais mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan keras berdasarkan undang-undang telah memaksa setidaknya 35 kelompok dibubarkan tahun ini.

"Keputusan ini, dibuat dengan berat hati, telah didorong oleh undang-undang keamanan nasional Hong Kong, yang secara efektif membuat organisasi hak asasi manusia di Hong Kong tidak mungkin bekerja secara bebas dan tanpa takut akan pembalasan serius," terangnya.

"Lingkungan penindasan dan ketidakpastian terus-menerus yang diciptakan oleh undang-undang keamanan nasional membuat tidak mungkin untuk mengetahui kegiatan apa yang dapat menyebabkan sanksi pidana,” lanjutnya.

Di antara kelompok yang akan dibubarkan tahun ini adalah beberapa serikat pekerja terkemuka, Lembaga Swadaya Manusia (LSM) dan kelompok profesional. Beberapa LSM lain, termasuk LSM New School for Democracy, telah pindah ke Taiwan.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini