Share

Pakistan Tunjuk Hakim Agung Perempuan Pertama

Agregasi VOA, · Jum'at 07 Januari 2022 08:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 07 18 2528637 pakistan-tunjuk-hakim-agung-perempuan-pertama-kpHQXWIb2Z.jpg Ayesha Malik ditunjuk sebagai Hakim Agung Pakistan. (Foto: YouTube/Qanoondan)

ISLAMABAD - Pakistan telah mengonfirmasi penunjukan hakim Mahkamah Agung perempuan pertama dalam sejarah negara berpenduduk mayoritas Muslim itu, demikian menurut anggota partai yang berkuasa pada Kamis (6/1/2022).

BACA JUGA: Bantu Program Nuklir Pakistan, Perusahaan Swiss dan Jerman Jadi Sasaran Teror Bom Mossad

Komisi yang memutuskan promosi hakim itu, pada Kamis memilih Hakim Ayesha Malik yang berusia 55 tahun sebagai hakim perempuan pertama di Mahkamah Agung dalam 75 tahun sejak negara Asia Selatan itu merdeka.

"Momen penting & menentukan di negara kita sebagai pengacara yang brilian & hakim yang terhormat telah menjadikan Malik sebagai hakim agung perempuan pertama di Pakistan," kata seorang legislator dari Partai Tehreek-e-Insaaf Pakistan yang berkuasa dan ketua hukum parlemen Maleeka Bokhari di Twitter.

Meski bersejarah, langkah itu memecah belah. Badan yang terdiri dari sembilan anggota yang mengonfirmasi pengangkatan Malik tahun lalu, menolak pengangkatannya ke MA. Menurut sumber yang mengetahui proses tersebut, pemungutan suara ulang pada Kamis, juga yang tertutup, terpecah menjadi lima berbanding empat suara.

BACA JUGA: Dianggap Bertentangan dengan Syariat Islam, Pakistan Batalkan Hukuman Kebiri bagi Pemerkosa

Banyak pengacara dan bahkan hakim, di forum dan di luar, menentang langkah tersebut karena mereka mengatakan penunjukan itu bertentangan dengan daftar senioritas tanpa penetapan kriteria seleksi.

Malik tidak termasuk di antara tiga hakim paling senior di pengadilan yang lebih rendah dimana ia diangkat.

"Masalah utamanya bukanlah pernah ada tanda pertanyaan tentang kompetensi Hakim Ayesha Malik atau fakta bahwa ia adalah hakim yang baik," kata Imaan Mazari-Hazir, seorang pengacara dan aktivis hak vokal yang berbasis di Islamabad, kepada Reuters.

"Yang menjadi pertanyaan adalah dan masih mengenai proses pengambilan keputusan dan proses yang sewenang-wenang dan tidak transparan dari Komisi Yudisial Pakistan," katanya, seraya menambahkan bahwa gender hakim itu telah dieksploitasi.

Sejumlah badan pengacara mengancam akan mogok dan memboikot proses pengadilan mengenai penunjukan tersebut setelah mereka mengatakan seruan mereka untuk menyusun kriteria tetap bagi pencalonan hakim Mahkamah Agung diabaikan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini