Malaysia Usulkan Bahasa Melayu Dijadikan Bahasa Kedua ASEAN
KUALA LUMPUR – Malaysia akan berdiskusi dengan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, demikian disampaikan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pada Rabu (23/4/2022).
Hal itu disampaikan PM Ismail Sabri menjawab pertanyaan di Majelis Tinggi Malaysia terkait tentang upaya mengangkat bahasa nasional Malaysia itu di tingkat internasional.
BACA JUGA: Wah! PM Malaysia Ingin Bahasa Melayu Jadi Bahasa Resmi ASEAN
Dia mengatakan selain di Malaysia, bahasa Melayu sudah digunakan di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan dan sebagian Kamboja.
Dia mengatakan selama kunjungannya ke Kamboja baru-baru ini, dia diberitahu ada 800.000 Melayu-Cham yang menggunakan bahasa Melayu dan di Vietnam, ada sekitar 160.000 penutur Melayu di antara mereka yang keturunan Melayu-Cham.
Ada juga populasi kecil penutur bahasa Melayu di Laos, tambahnya.
“Makanya di seluruh ASEAN ada orang yang bisa berbahasa Melayu. Oleh karena itu tidak ada alasan mengapa kami tidak dapat menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN," kata Ismail Sabri sebagaimana dilansir Channel News Asia.
Perdana menteri menambahkan bahwa dia akan membahas masalah ini dengan rekan-rekan ASEAN-nya.
“Saya akan berdiskusi dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya, terutama di negara-negara yang sudah menggunakan bahasa Melayu. Saya akan berdiskusi dengan mereka tentang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN. Setelah itu, kami akan berdiskusi dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya yang telah penduduk yang berbahasa Melayu,” katanya.
BACA JUGA: Jadikan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Dunia
Hal itu ditanggapi oleh salah seorang anggota Senat Isa Ab Hamid yang ingin mengetahui upaya pemerintah memberdayakan bahasa Melayu dalam hubungan diplomatik dan luar negeri Malaysia.
“Saat ini, hanya empat dari 10 negara ASEAN yang menggunakan bahasa Inggris dalam acara resmi di tingkat internasional. Sedangkan enam negara lain menggunakan bahasa ibu untuk urusan resmi yang memerlukan terjemahan,” katanya kepada Senat.
