Paling tidak, harus ada ikhtiar yang lebih serius lagi dengan adanya upaya untuk mengcover agar isu-isu yang muncul di dalam sosial media agar lebih beradab.
"Berabad memahami bahwa itu (sosial media) adalah ruang publik," ujarnya.
Kedua, penting bagi seluruh pihak termasuk masyarakat untuk mendorong dan mengisi perdebatan-perdebatan di ruang publik dengan politik berbasis data dan program.
"Kita semua tahu bahwa pemilih-pemilih kita masih tradisional emosional cukup dominan, sehingga kerja kita untuk mendorong perdebatan di sosial media agar kemudian berbasis data dan program ini menjadi penting," ungkap pengajar di Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur ini.
Ketiga, mendorong media untuk memberi ruang yang lebih besar untuk mengcover berita program kampanye programatik.
Alasannya, sejauh ini pemberitaan yang sifatnya gimik dan figuritas jauh lebih dominan ketimbang yang sifatnya programatik.
"Akhirnya tadi (figur) tokoh politik Jakarta akan jadi berita besar ketimbang urusan pemberian beasiswa dan bantuan UMKM," pungkasnya.
Keempat, mendorong politik substantif dan politik cerdas bermartabat berintegritas di dalam sosial media.
"Selayaknya kita elu-elukan di dalam media sosial kita," tegasnya.
Kelima, menguatkan regulasi pengawasan dan penegakkan hukum yang kuat terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang disinyalir menyebar isu hoax di sosial media dan melakukan politik indentitas serta kampanye hitam.
"Saya kira regulasi kita tidak cukup dan akan sulit diantisipasi tanpa dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat," katanya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.