"Eksepsi PH terdakwa hanya bersifat pengulangan dan bantahan, beberapa kali ditegur oleh Majelis hakim karena sudah memasuki pokok materi perkara, yakni mengajukan pembelaan sebelum diperiksa perkara pokoknya," tutur Sumedana.
"Sehingga itu harus ditolak dan sidang harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," lanjut Sumedana.
Kendati demikian, Sumedana mengungkapkan Kejagung tetap menghormati hak terdakwa yang digunakan untuk mengajukan eksepsi.
"Keberatan dan penolakan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum itu adalah Hak Terdakwa, kita menghormati itu," ujarnya.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.