Di mana sebelumnya, KPK menyebut penunjukkan perusahaan LLC Amerika Serikat tersebut menyalahi aturan.
"Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan," kata Karen.
"Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan, dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksana anggaran dasar," sambungnya.
(Fahmi Firdaus )