Pengadilan AS: Donald Trump Tidak Punya Kekebalan Hukum dan Bisa Dituntut

“Kami tidak dapat menerima bahwa jabatan kepresidenan menempatkan mantan pejabatnya di atas hukum untuk selamanya setelahnya,” tulis tiga hakim yang terdiri atas dua orang yang ditunjuk dari Partai Demokrat dan satu orang yang ditunjuk dari Partai Republik.

Dalam sebuah pernyataan tak lama setelah keputusan tersebut, juru bicara kampanye Trump Steven Cheung mengatakan mantan presiden tersebut dengan hormat tidak setuju dengan keputusan itu dan akan mengajukan banding.

Kasus ini pada akhirnya bisa dibawa ke Mahkamah Agung, di mana kelompok konservatif memegang mayoritas 6-3. Trump memiliki waktu hingga 12 Februari mendatang untuk mengajukan banding.

“Jika kekebalan tidak diberikan kepada seorang presiden, setiap calon presiden yang meninggalkan jabatannya akan langsung didakwa oleh partai lawannya,” terang Cheung.

“Tanpa kekebalan penuh, seorang presiden Amerika tidak akan bisa berfungsi dengan baik,” lanjutnya.

Sejumlah pembela Trump yang paling vokal mengatakan mereka memperkirakan Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan tersebut.

Seperti diketahui, Penasihat Khusus AS Jack Smith telah mendakwa Trump, 77 tahun, berkonspirasi untuk membatalkan kemenangan Joe Biden dalam pemilu 2020 dan melakukan penipuan dalam upayanya untuk tetap menjabat.

Persidangan kasus tersebut awalnya dijadwalkan pada 4 Maret, namun ditunda menunggu keputusan mengenai klaim kekebalan. Proses ini bisa tertunda selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, jika kasus ini berakhir di pengadilan tertinggi di negara tersebut.

Mahkamah Agung mempunyai pilihan untuk menunda keputusan pengadilan yang lebih rendah, menolak mengabulkan permintaan tersebut, atau menyelesaikan sendiri pertanyaan mengenai kekebalan tersebut. Jika memilih opsi ketiga, hakim akan mengambil keputusan pada bulan Juni.

(Susi Susanti)