Geledah Kantor Wali Kota Semarang, KPK Tegaskan Tidak dalam Konteks Politik Apapun
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas di kompleks Balai Kota Semarang, pada Kamis 18 Juli 2024. Kantor dinas yang digeledah di antaranya; Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan, penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak terkait dengan agenda politik.
"Kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan teman-teman di Semarang tidak dalam rangka konteks politik apapun," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).
Diketahui, penyidikan tersebut berlangsung menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kota Semarang pun menjadi salah satu daerah yang akan mencari pemimpin barunya.
Ia juga memastikan, penyidikan di KPK berdasarkan alat bukti yang cukup dan dengan terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik). Ia pun menegaskan penyidikan tersebut tidak terkait dengan isu politik.
"Apabila ada pihak-pihak yang merasa bahwa ini ada kaitannya dengan kepentingan politik, kami dari KPK menyatakan bahwa sama sekali tidak ada," ujarnya.
"Bila kegiatan dimaksud berkaitan atau bersamaan dengan yang diinfokan berupa pemilihan kepala daerah itu hanya kebetulan saja dan tidak melihat dari sisi politik, jadi semata-mata berdasarkan kerangka hukum saja," sambungnya.
