Respons Jokowi soal Pro-Kontra RUU TNI-Polri
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya kritik terkait revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang menuai pro-kontra.
"Coba ditanyakan ke DPR tanyakan ke Menkopolhukam," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menegaskan, Revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri tidak akan membuka peluang bagi prajurit aktif untuk terjun politik praktis.
Hadi mengakui bahwa revisi Undang-undang TNI-Polri akan memperluas jabatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga. Namun, dia memastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik.
"Tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan presiden," kata Hadi kepada wartawan, Kamis 11 Juli 2024.
Hadi mencontohkan, dalam mengatasi persoalan ketahanan laut, anggota TNI Angkatan Laut (AL) bisa ditempatkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
