Rapat RUU TNI di Hotel Disorot, Komisi I DPR: Kenapa UU Kejaksaan dan UU PDP Tak Dikritik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |00:30 WIB

Rapat RUU TNI di Hotel Disorot, Komisi I DPR: Kenapa UU Kejaksaan dan UU PDP Tak Dikritik

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)

Sebelumnya, Komisi I DPR melanjutkan pembahasan rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) bersama pemerintah. Rapat digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat sejak Jumat hingga Sabtu (14-15/3/2025).

Baca Juga:

Pembahasan RUU TNI Dikritik, Ketua Komisi I DPR: Boleh Saja Tidak Setuju

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, sedianya ada 92 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam RUU TNI. Dari jumlah itu, ia berkata, proses pembahasan DIM sudah 40% dibahas.

"Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40% dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM," kata TB kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu.

(Arief Setyadi )