AS Larang Presiden Palestina Hadiri Majelis Umum PBB
Pengakuan Palestina Sebagai Negara
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri.
Pada 1988, AS menolak mengeluarkan visa bagi pemimpin PLO Yasser Arafat. Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan pada tahun itu di Jenewa, alih-alih di New York, agar beliau dapat hadir dan berbicara. Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya menuntut agar PA dan PLO “secara konsisten menolak terorisme,” termasuk serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023 yang memicu perang Gaza.
Pada Juni, Abbas menulis surat kepada presiden Prancis yang mengecam serangan Hamas dan meminta pembebasan sandera yang ditahan oleh kelompok militan tersebut.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyambut baik keputusan Departemen Luar Negeri tersebut.
Israel dan AS kecewa dengan beberapa sekutu Barat yang berjanji akan mengakui negara Palestina di PBB bulan depan.
Janji-janji tersebut mencerminkan rasa frustrasi atas serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan memicu krisis kelaparan, serta kemarahan atas pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat yang dipandang sebagai jantung negara Palestina yang potensial.
Setidaknya 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Palestina memiliki status pengamat di PBB, sama seperti Takhta Suci (Vatikan). Palestina telah lama menginginkan negara di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. AS menyatakan bahwa negara Palestina hanya dapat didirikan melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina.
(Rahman Asmardika)
