Kepala UPT Riau Pinjam Uang ke Bank demi ‘Jatah Preman’ Sang Gubernur
“Ini kan ironis. Di saat anggaran daerah terganggu karena defisit, justru masih ada permintaan uang. Itu yang membuat kami prihatin,” sambungnya.
Rp7 Miliar untuk ‘Jatah Preman’
KPK sebelumnya mengungkap bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid diduga meminta jatah sebesar Rp7 miliar dari tambahan anggaran 2025 yang dialokasikan untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI Dinas PUPR PKPP.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, penambahan anggaran tersebut mencapai Rp106 miliar, dari semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.
Menurut Johanis, kasus ini bermula dari pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau Ferry Yunanda dengan enam Kepala UPT Wilayah I–VI di sebuah kafe pada Mei 2025. Dalam pertemuan itu disepakati pemberian fee 2,5 persen untuk Gubernur Abdul Wahid.
