82 Orang Tertimbun, Pemerintah Percepat Penanganan Darurat Longsor Cisarua
Untuk mengurangi risiko lanjutan, Kemenko PMK menekankan pentingnya pengamanan wilayah rawan, pembatasan akses warga ke zona berbahaya, serta koordinasi teknis dengan BMKG dan PVMBG. Pemerintah daerah juga didorong melakukan pendataan cepat dan akurat serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap 6–12 jam.
Dalam aspek komunikasi, Kemenko PMK menegaskan perlunya informasi satu pintu melalui BPBD dan BNPB guna mencegah hoaks dan kepanikan publik.
Untuk memastikan koordinasi penanganan darurat berjalan efektif di lapangan, Menko PMK menugaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Budiono Subambang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat, memperkuat sinergi pusat–daerah, dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tertangani secara cepat dan tepat.
"Kemenko PMK menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen untuk terus mengawal penanganan bencana secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan," tutupnya.
(Fahmi Firdaus )
