DPR Minta Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas
“Kalau cakupan penanganannya luas se-Indonesia sementara anggaran terbatas, maka pencegahan harus diperkuat. Apakah melalui sosialisasi, edukasi publik, atau publikasi yang lebih masif, itu perlu dikaji secara serius,” pungkasnya.
Sebelumnya, aaat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah di Gedung DPR RI, Azis mendorong pemerintah agar lebih serius dalam penanganan perempuan dan anak Indonesia.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dalam rapat tersebut melaporkan bahwa alokasi anggaran kementeriannya pada tahun 2026 hanya sebesar Rp214,1 miliar, turun dibandingkan realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp282 miliar.
Sementara itu, Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah menyampaikan bahwa anggaran lembaganya pada tahun ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5.729.190.000 atau turun sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
(Fahmi Firdaus )
