BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan pakta militer manapun. Prabowo berkomitmen untuk tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non blok.
Pernyataan tersebut diutarakan Prabowo saat membahas prediksi terjadinya Perang Dunia Ketiga serta potensi dampaknya terhadap Indonesia, meskipun negara ini tidak terlibat langsung dalam konflik. Menurutnya, prinsip non blok merupakan warisan para pendiri bangsa yang terus ia jalankan hingga kini.
“Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, nonblok. Kita tidak akan ikut pakta militer manapun,” kata Prabowo dalam taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Dia juga menyampaikan filosofi kebijakan luar negeri yang ia pegang, yakni memiliki seribu kawan masih terlalu sedikit, sementara satu lawan sudah terlalu banyak. Ia menyadari sepenuhnya konsekuensi dari sikap non blok yang dipilih Indonesia.
“Itu garis kita. Tapi kita mengerti semua, ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau nonblok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam pakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, Saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us,” kata Prabowo.
Prabowo kembali menegaskan pentingnya Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri. Ia mengingatkan pesan para pendiri bangsa agar Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.
“Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri dan panglima besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman, mengajarkan kepada kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri,” ujarnya.
Prabowo menyinggung kondisi dunia dan dinamika geopolitik global saat ini. Ia menilai realitas internasional menunjukkan bahwa negara kuat cenderung bertindak sesuai kehendaknya, sementara negara lemah harus menanggung dampaknya.