Menlu Ungkap Iuran Board of Peace Mulai Dibayar Tahun Ini, Bisa Dicicil
JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengungkapkan, bahwa pembayaran iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil.
Sugiono menjelaskan, berdasarkan piagam pembentukan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kewajiban pembayaran iuran dimulai sejak tahun pertama pembentukan lembaga tersebut.
"Dalam satu tahun, tapi pembayarannya bisa dilakukan secara tranches atau diangsur," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Sugiono menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan Indonesia akan berpartisipasi dalam pembayaran iuran Board of Peace. Berdasarkan informasi yang beredar, besaran iuran keanggotaan tersebut mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun.
"Bapak Presiden memutuskan untuk ikut iuran," ujar Sugiono.
Untuk Rekonstruksi Gaza
Sugiono menjelaskan, iuran tersebut ditujukan untuk mendukung penyelesaian konflik di Gaza, termasuk proses rekonstruksi dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak serangan Israel.
Dana yang dihimpun dari negara-negara anggota Board of Peace akan digunakan untuk mendanai upaya rekonstruksi tersebut.
"Ini bukan membership fee. Kalau kita lihat kronologinya, pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza, khususnya Palestina, termasuk rekonstruksi. Rekonstruksi siapa yang membayar? Dananya dari mana?" ujar Sugiono.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam konferensi pers usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menambahkan, negara-negara yang diundang untuk bergabung dalam Board of Peace diajak berpartisipasi secara finansial, dengan imbal balik berupa posisi sebagai anggota tetap dalam lembaga tersebut.
"Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang diajak berpartisipasi, dan tentu saja ada keuntungan lain, yaitu menjadi anggota tetap," katanya.
(Awaludin)
