Rektor UIN Jakarta Minta Publik Pahami Secara Utuh Pernyataan Menag soal Zakat
JAKARTA - Zakat dan sedekah merupakan dua instrumen penting dalam filantropi Islam yang memiliki landasan, fungsi, dan cakupan berbeda. Pemahaman yang tepat terhadap keduanya dinilai krusial untuk memperkuat keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin kompleks.
Hal itu diungkapkan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar, Senin (2/3/2026).
Menurut Asep, zakat adalah kewajiban individual (fardhu ‘ain) yang memiliki ketentuan jelas, baik dari sisi nisab, haul, maupun tarif yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim yang memenuhi syarat.
“Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pemilik harta untuk mengeluarkan persentase tertentu dari kekayaannya sebagai instrumen keadilan sosial agar kepemilikan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya,” ujar Asep.
“Sebaliknya, sedekah memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak dibatasi oleh persentase tertentu dan sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati individu,” sambungnya.
Oleh karena itu, pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sempat disalahpahami sebagai ajakan meninggalkan zakat, menurutnya substansi pernyataan tersebut perlu dipahami secara utuh.
“Pernyataan itu bukan untuk menghapus kewajiban zakat, melainkan menggeser orientasi agar umat tidak berhenti pada kewajiban minimal. Potensi sedekah yang jauh lebih luas harus dioptimalkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa zakat tetap menjadi kewajiban religius yang tidak dapat ditinggalkan, namun pemberdayaan sosial umat tidak bisa hanya bergantung pada zakat semata.
Asep mencontohkan praktik filantropi di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa donasi sukarela seperti sedekah dan infak memiliki dampak besar terhadap pembangunan sosial dan pendidikan.
