Tok, PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Gus Yaqut
Ia menambahkan, pembagian kuota haji itu didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, sesuai dengan diskresi dengan memperhatikan keadaan di lapangan demi kelancaran serta keamanan penyelenggaraan ibadah haji untuk menekan jatuhnya korban jiwa jemaah.
Ia juga menyebut Gus Yaqut membagi kuota haji itu berdasarkan kesepakatan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi (Taslimatul Hajj atau MoU), yang menyatakan kuota tambahan diperuntukkan bagi jemaah reguler 10.000 dan jemaah khusus 10.000.
“Bahwa untuk menyematkan sangkaan bahwa tindakan Pemohon dalam menerbitkan KMA 130 Tahun 2024 adalah bentuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang,” terang Mellisa.
“Termohon justru langsung menggunakan KMA 130 Tahun 2024 sebagai alat bukti untuk menentukan Pemohon sebagai tersangka, sebagaimana keterangan kepada pers yang disampaikan Termohon di berbagai media elektronik. Padahal, tindakan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum,” pungkasnya.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
