JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat, yang tengah mengkaji penerapan WFH sebagai langkah efisiensi energi di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.
“Secara prinsip, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti arahan dan peraturan dari pemerintah pusat,” ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
Meski demikian, Pramono menegaskan, bahwa penerapan WFH tidak akan dilakukan pada hari Rabu. Pasalnya, Pemprov DKI telah menetapkan Rabu sebagai hari wajib penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Karena hari Rabu adalah hari untuk transportasi umum,” katanya.
Saat ini, Pemprov DKI tinggal menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
“Kalau nanti sudah diputuskan, kami akan menetapkan hari di luar Rabu,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan WFH sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah.
Menurut Purbaya, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu produktivitas jika diterapkan secara tepat.
“Tidak akan mengganggu produktivitas jika dipilih dengan cermat,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia mencontohkan hari Jumat sebagai opsi yang dinilai efektif untuk penerapan WFH, karena berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau kita pilih hari Jumat, itu hari pendek, sehingga ada potensi penghematan BBM,” katanya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.